BERITABMR.COM Kotamobagu – Menjelelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal yang sangat penting demi terciptanya Pilkada yang jujur bersih dan transparan dan melahirkan pemimpin yang benar-benar menjadi keinginan yang lahir dari kecintaan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal itu pun, Pemerintah Kota Pemkot) Kotamobagu berupaya menjaga integritas dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kotamobagu menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif untuk memastikan ASN tetap netral dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung di ruang Kinalang, Hotel Sutan Raja, Kelurahan Kobo Besar, Kecamaan Kotanobagu Timur Kota Kotamobagu, pada Kamis (7/11/2024), yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta mendorong partisipasi seluruh pihak dalam menjaga netralitas ASN selama proses pemilihan, sehingga tercipta pemilihan yang jujur dan adil. Kepala BKPP Kotamobagu, Deevy Rumondor, yang turut menjadi pemateri, menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.
“Pelanggaran kode etik ASN akan dikenai sanksi, baik secara terbuka maupun tertutup, dengan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat sesuai aturan yang ada,” jelas Deevy.
Deevy menambahkan bahwa laporan pelanggaran ASN dilakukan secara tertutup melalui link khusus, sesuai dengan keputusan bersama Menpan, Kemendagri, BKN, dan Bawaslu.
“Identitas pelapor bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak yang memproses laporan,” tambahnya, menekankan bahwa ASN harus menjaga netralitas untuk menghindari konsekuensi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kotamobagu, Asisten I Pemkot Kotamobagu, Nasli Paputungan, Kepala BKPP, serta para pimpinan OPD, camat, dan lurah di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
